ARTICLE AD BOX
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya khususnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang desain bangunan untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN, seperti gedung MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
"Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic design-nya. Beliau minta di-review lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang ke depannya," tutur Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Basuki menyatakan, Prabowo memiliki target bahwa pada 2028, IKN sudah dapat menjadi ibu kota politik.
"Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif," jelas dia.
Pada tahap awal yakni periode 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk pembangunan IKN, meliputi proyek jalan tol, 47 building hunian, aerial minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid, basilika, hingga gereja.
"Yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di-groundbreaking sampai September yang lalu sebesar Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain," ungkap Basuki.
Sementara untuk tahap kedua, nilai APBN yang dikucurkan untuk pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
"Pertama, untuk menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi," kata dia.