Polemik Pagar Laut Dinilai Jadi Ujian Pemerintahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Penyelesaian polemik pagar laut, dinilai jadi ujian untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terutama, dalam menjalankan amanat hukum menyikapi pagar laut.

"Tidak hanya menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjadi cerminan apakah kebijakan negara mampu berdiri tegak di atas landasan hukum dan keadilan sosial, atau justru terombang-ambing oleh tekanan pihak tertentu," kata pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 29 Januari 2025.

Di sisi lain, dia menyoroti ketidaksinkronan terkait pekara ini. Padahal, perintah Presiden Prabowo Subianto sangat jelas.

Pieter Zulkifli berharap Presiden Prabowo tidak terpengaruh oleh opini yang digiring oleh kelompok tertentu atau para pembisik yang ingin mencari muka. Sebaliknya, penyelesaian kasus ini harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku.

Pieter Zulkifli menuturkan kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Tak hanya itu, negara tidak dapat membuat pengecualian hukum, bahkan untuk kasus yang menjadi perhatian publik sekalipun.

Dia mengatakan suatu negara yang dalam penyelenggaraannya berlandaskan pada hukum, maka hukumlah yang menjadi panglima dalam segala aspek kehidupan bernegara. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan atau kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain atau suatu sistem.

"Hukum menjadi sumber legitimasi kekuasaan, yang dijamin dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD 1945," tegasnya.