Gibran Minta Maaf Atas Kekisruhan Kebijakan Baru Lpg 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pangkalan state 3 kg di Jl. Menteng Wadas Timur, Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Tinjauan dilakukan di salah satu agen sub pangkalan resmi bernama Toko Merry. 

Mengutip siaran pers, setibanya di lokasi, Gibran menyaksikan langsung masyarakat membeli state dari truk resmi milik Pertamina.

Menurut dia, distribusi LPG harus tertib dan adil untuk menghindari kelangkaan serta fluktuasi harga yang dapat merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di sektor kuliner. 

Gibran berharap, kebijakan baru bisa dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Tujuannya, demi menutup celah penimbunan LPG secara ilegal yang berpotensi mengganggu ketersediaan di pasaran.

Tak lupa, mantan wali kota Solo ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perubahan kebijakan yang sempat membuat gaduh. Ia berpesan, kepada semua pihak agar tidak ragu untuk melapor ke pemerintah bila kembali ditemui kendala.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu meyakini, dengan distribusi yang lebih terstruktur melalui sub-pangkalan resmi, masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga yang wajar, serta para pelaku usaha kecil dapat menjalankan usahanya dengan lancar tanpa hambatan akibat pasokan yang tidak stabil. 

Dia pun memastikan, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg menuai pro dan kontra. Klaim disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, hal itu dilakukan demi subsidi tepat sasaran dan memperbaiki proses distribusi yang lebih baik.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PM HMI Abdul Hakim El mengatakan, kebijakan tersebut adalah tindakan yang populis karena mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat namun eksekusinya yang perlu diperbaiki.

“Kebijakan itu populis hanya saja memang membutuhkan waktu dalam penerapannya, setidaknya Kementerian ESDM bisa melakukan langkah sosialisasi terlebih dahulu, agar kebijakan tidak terkesan tergesa-gesa,” kata Abdul dalam keterangan diterima, Rabu (5/2/2025).

Abdul pun mencermati, atas situasi terkait, muncul respons Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco terkait kebijakan tersebut bukan perintah Presiden Prabowo. Dalam hematnya, Abdul mengatakan harus dipisahkan posisi yang bersangkutan berada di ranah legislatif sehingga tidak tepat jika berbicara atas nama eksekutif.

“Respons Sufmi Dasco dinilai tidak tepat mengingat kebijakan yang diambil oleh Kementerian ESDM adalah ranah eksekutif,” Abdul menandasi.

Sebagai informasi, atas situasi LPG 3kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memastikan distribusi LPG 3kg masih berjalan dengan baik dan tidak mengalami kelangkaan.

Menurut Bahlil, isu kelangkaan sejatinya disebabkan oleh adanya pembatasan pembelian guna menjaga agar distribusi tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.