Di Balik Melesatnya Tingkat Kepuasan Publik Di 100 Hari Kerja Prabowo-gibran

Liputan6.com, Jakarta - Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama memuaskan publik. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

Pengamat Politik Agung Baskoro menilai tingginya angka kepuasan publik ini dikarenakan pemerintahan Prabowo-Gibran ditopang oleh narasi keberlanjutan dan mendapatkan dukungan dari Presiden keenam RI Susilo Banbang Yudhoyono (SBY) serta Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini membuat stabilitas politik dan keamanan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kuat.

"Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas mencapai 81 persen hal yang wajar. Karena pemerintahan ini ditopang oleh narasi keberlanjutan dan didukung 2 presiden. Sehingga sinkronisasi sangat kuat, stabilitas politik dan keamanan juga demikian. Shngg menjari lumrah," kata Agung saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (24/1/2025).

Menurut dia, angka 81 persen setara dengan nilai B. Agung menilai sebetulnya pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mendapat nilai A positive apabila semua anggota kabinet Merah Putih berkerja lebih baik dan profesional.

"Kalau di konversi ke nilai saat kita kuliah, 81 persen setara dengan nilai B ya. Artinya, bisa ditingkatkan dengan nilai A atau A positive kalau misal pemerintah bisa mengoptimalkan seluruh pembantu presiden bekerja lebih baik, profesional," jelasnya.

Agung menilai, tingginya tingkat kepuasan publik tak lepas dari program-program pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah terealisasi. Salah satunya, programme makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025.

MBG sendiri merupakan salah satu programme unggulan dan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, yang sudah berjalan sebelum 100 hari kerja. Total sudah 650.000 anak-anak Indonesia dari 31 provinsi yang telah mendapat makan bergizi gratis.

"Program-program yang memang sudah dicanangkan dari awal di masa kampanye memang sudah terealisasi. MBG, kedaulatan pangan ada programme cetak sawah," ujarnya.

Disisi lain, Prabowo juga merealisasikan programme kedaulatan energi. Hal ini bisa dilihat saat Prabowo meresmikan proyek proyek strategis ketenagalistrikan yang terdiri dari, 26 pembangkit listrik serta 11 transmisi dan Gardu Induk di 18 provinsi.

"Soal kedaulatan energi kmrn jg br sempet diresmikan puluhan PLTA di 18 provinsi untuk memastikan energi kita semakin mandiri, termasuk soal energi terbarukan. Itu program-program utama," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pengamat Politik Adi Prayitno. Menurut dia, tingginnya tingkat kepuasan publik ini dikarenakan kebijakan populis pro rakyat yang dikeluarkan Prabowo, mulai dari, makan bergizi gratis hingga penurunan biaya haji.

"Karena memang Prabowo terlihat begitu banyak mengeluarkan kebijakan populis pro rakyat misalnya, seperti makan gizi gratis, penghapusan hutang UMKM, diskon tarif listrik selama Januari-Februari, menurunkan biaya haji, termasuk janji bikin sekolah rakyat, janji bikin 3 juta rumah rakyat, dan lainnya," ungkap Adi saat dihubungi Liputan6.com, Jumat.

"Harus diakui hal semacam ini di mata rakyat dinilai penting bagi rakyat," sambungnya.

Seorang warga di Cianjur, Jawa Barat mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Warga tersebut mengaku telah menjadi korban mafia tanah.

Kendati tingkat kepuasan sudah tinggi, Agung menilai masih ada hal yang perlu dievaluasi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Khususnya, di bidang ekonomi dan hukum.

Dia menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran harus mencari cara agar pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, memperbanyak lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan jumlah investasi yang masuk. Hal ini mengingat ekonomi menyangkut plan hidup masyarakat sehingga sangat krusial.

"Bagaimana arahan pemerintah memastikan kepastian hukum di bidang investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya bali, perluasan lapangan kerja, penguatan sistem manufaktur. Jadi terkait ekonomi perlu ditingkatkan lagi," ujar Agung.

Sedangkan di bidang hukum, dia mengatakan upaya pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan. Terlebih, Prabowo telah menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

"Banyak pekerjaan rumah dalam pemberantasan korupsi sebagaimana pidato awal presiden saat dilantik sebagai presiden untuk memerangi korupsi secara bersama-sama dengan kekuatan kolektif kita sebagai bangsa karena ini akar masalah yang membuat Indonesia tidak maju," kata Agung.

Di sisi lain, Adi Prayitno menyampaikan ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintahan Prabowo-Gibran pasca 100 hari kerja. Mulai dari, sekolah gratis, menekan angka kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, rumah gratis, hingga menghilangkan pengangguran.

"Termasuk yang paling happening mengungkap kekisruhan sertifikat HGB laut yang mungkin banyak terjadi di berbagai tempat yang bukan hanya di Tangerang," pungkas Adi.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan mencapai 80,9 persen.

Prabowo menyebut kabinetnya kompak dan bekerja tanpa lelah sehingga berhasil menurunkan harga kebutuhan rakyat, mulai dari BBM hingga biaya naik haji.

"BBM terkendali, harga pangan terkendali. Harga-harga (tiket) pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik," tutur Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin 20 Januari 2025.

Menurutnya, seluruh Kabinet Merah Putih telah bekerja secara efisien di semua bidang, baik sektor pangan, energi, ekonomi, pembangunan, hingga pariwisata. Meski begitu, Prabowo melihat tetap ada kekurangan yang memerlukan perbaikan.

"Di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya, hilangkan kemiskinan. Niatnya, hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua," pungkas Prabowo.

Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen. Adapun publik yang tidak puas terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 19,1 persen.

Dari tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, masyarakat yang yakin ada 89,4 persen, sementara yang tidak yakin 10,6 persen.

Dikutip dari information Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosisal sebanyak 83,7 persen.

Sementara dari demografi, apresiasi kepuasan tertinggi ditunjukkan oleh responden kelompok bawah (84,7%). Kemudian menyusul responden kelompok menengah ke bawah (81,4%), menengah ke atas (75,3%), dan atas (67,9%).

Masih mengutip Kompas, publik yang merasa puas berasalan setiap programme yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran mulai terealisasi. Mulai dari, makan bergizi gratis, pembatalan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, penghapusan piutang macet UMKM, hingga kenaikan gaji atau tunjangan guru dan ASN.