100 Hari Kinerja Prabowo-gibran: Tegaskan Komitmen Pembangunan Ikn Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyek yang menjadi warisan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini tetap dibahas dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah menilai Prabowo sepertinya sangat serius meneruskan pembangunan IKN. Terlihat dari adanya alokasi anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 yang mencapai Rp 48,8 triliun.

"Prabowo melaksanakan perintah undang taat pada konstitusi kan, yang sudah ditetapkan mengenai IKN. Nah itu beliaunya berusaha keras meyakinkan kepada masyarakat kita bahwa termasuk investor bahwa IKN itu lanjut," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (24/1/2025).

"Ada upaya untuk menambah anggaran," sambung dia.

Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengubah position Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus. Meskipun perpindahan fisik ibu kota belum sepenuhnya terealisasi, regulasi ini menjadi acuan dalam mempersiapkan pembangunan IKN.

"Hanya masalah perpindahannya yang belum. Karena ini masih menyiapkan infrastrukturnya," ujar dia.

Lebih lanjut, Trubus juga mengingatkan agar pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada investor swasta dalam proyek ini. Ia menilai konsep kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) akan lebih efektif, dengan pemerintah tetap memegang kendali penuh.

“Jangan terlalu banyak melibatkan investor swasta, karena IKN harus tetap menjadi kewenangan pemerintah,” ujar Trubus.

Trubus optimistis bahwa cita-cita menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 semakin nyata. Ia menilai bahwa dengan berbagai langkah yang diambil, pembangunan IKN akan tetap berjalan meskipun secara bertahap.

Di sisi lain, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, proyek IKN tidak lagi menjadi programme prioritas Presiden Prabowo, meski tetap dilanjutkan.

Dia menilai bahwa Prabowo lebih memfokuskan perhatian pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, dan programme rumah rakyat.

"Secara politik pindah ke IKN itu tak terlihat prioritas, skala prioritasnya mulai dikurangi. Karena pemerintahan Prabowo sepertinya lebih memprioritaskan programme merakyat yang membutuhkan anggaran besar," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (24/1/2025).

“Per hari ini parlemen dan partai tak seheboh dulu urusan IKN. Kelihatan landai dan tak terlampau se-semangat parlemen dulu. Dari segi pembicaraan pun juga mulai sepi tak seramai dulu,” sambung Adi.

Adi justru menyarankan Prabowo meninjau kembali urgensinya untuk melanjutkan pembangunan IKN mengingat banyak programme strategis lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat.

Keberlanjutan proyek IKN, menurutnya, dapat memberikan citra positif bagi Prabowo asalkan tidak mengganggu program-program prioritas lainnya.

“Jika IKN mengganggu program-program lain, itu bisa berisiko negatif bagi citra Prabowo di mata publik. Tapi yang jelas ikn itu sangat kentara warna Jokowi. Publik berharap Prabowo lebih menonjolkan programme utama dan unggulan prabowo,” ujar Adi.