Wni Tewas Ditembak, Dpr Minta Pemerintah Malaysia Tak Menutupi Kasus Ini

Liputan6.com, Jakarta Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Hal ini menuai banyak perhatian di tanah air.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Dia mengecam akan peristiwa tersebut, di mana diketahui satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka atas peristiwa tersebut.

"Kami sangat mengecam peristiwa penembakan WNI oleh APMM Malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran," kata dia, saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).

Karena itu, pihaknya mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Malaysia melakukan penyelidikan secara transparan terhadap masalah ini.

"Kami mendorong kemlu dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive usage of force) oleh APMM atau Coast Guard Malaysia terhadap WNI," ungkap Amelia.

Dia juga meminta agar pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus penembakan tersebut dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

"Selain itu saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi. Karena jangan sampai insiden penembakan ini mengganggu hubungan kedua negara yang telah terbina secara baik," ujar Amelia.

Dia pun mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan.

"Selain itu, insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia," jelas dia.

"Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa," sambungnya.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecam tindakan tersebut.

Dia memastikan, DPR RI akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

“Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangan diterima, Senin (27/1/2025).

Politikus Gerindra ini juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut.

Dia juga mendorong Kementerian P2MI membentuk tim investigasi mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan. 

“Lakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan dan pendampingan pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” minta Dasco.

Dia memastikan, DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut. Tujuannya, agar penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan.

“Kami turut berdukacita atas wafatnya salah satu WNI pekerja migran dalam insiden penembakan di Malaysia tersebut,” Dasco menandasi.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengungkapkan, insiden tersebut terjadi pada Jumat, (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia, dan mengakibatkan lima orang WNI menjadi korban, di mana satu di antaranya dikabarkan meninggal dunia.

Terkait hal ini, Christina mengecam keras tindakan atau penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap kelima PMI yang menyebabkan satu korban jiwa, dan luka-luka.

"KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive usage of force," ujar Wamen Christina dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (26/1/2025).

Ia menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi guna memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis untuk para korban. Selain itu, dukungan kepada keluarga korban juga diberikan, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.

"Saat ini, KemenP2MI sedang menelusuri asal daerah para korban agar pendampingan dapat dilakukan dengan optimal," jelas Wamen Christina.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com