Wakil Ketua Dpr Serukan Langkah Diplomatik Setelah Wni Tewas Ditembak Di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecam tindakan tersebut.

Dia memastikan, DPR RI akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

“Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangan diterima, Senin (27/1/2025).

Politikus Gerindra ini juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut.

Dia juga mendorong Kementerian P2MI membentuk tim investigasi mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan. 

“Lakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan dan pendampingan pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” minta Dasco.

Dia pmemastikan, DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut. Tujuannya, agar penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan.

“Kami turut berdukacita atas wafatnya salah satu WNI pekerja migran dalam insiden penembakan di Malaysia tersebut,” Dasco menandasi.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengungkapkan, insiden tersebut terjadi pada Jumat, (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia, dan mengakibatkan lima orang WNI menjadi korban, di mana satu di antaranya dikabarkan meninggal dunia.

Terkait hal ini, Christina mengecam keras tindakan atau penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap kelima PMI yang menyebabkan satu korban jiwa, dan luka-luka.

"KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive usage of force," ujar Wamen Christina dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (26/1/2025).

Ia menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi guna memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis untuk para korban. Selain itu, dukungan kepada keluarga korban juga diberikan, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.

"Saat ini, KemenP2MI sedang menelusuri asal daerah para korban agar pendampingan dapat dilakukan dengan optimal," jelas Wamen Christina.

KemenP2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.

Lebih lanjut, Wamen Christina menyatakan akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang.

Dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI nonprosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM).