Wacana Reshuffle Kabinet, Said Pdip Sebut Ada Menteri Yang Bebani Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak bisa mengikuti Prabowo, memang lebih baik diganti. Dia pun menyebut ada menteri yang membebani Prabowo dengan kebijakannya.

"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, presiden ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," kata dia di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

Lantas dia menyinggung kegaduhan yang disebabkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal larangan state LPG 3 kilogram dilarang dijual pengecer, kemudian dibolehkan kembali oleh Prabowo.

"Pastilah soal elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya," ungkap Said.

"Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut plan hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah," sambungnya.

Kasus ini menjadi contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo tertatih-tatih. Tidak bisa mengikuti kecepatan Prabowo bekerja.

Namun, Said kembali menyerahkan kepada Presiden Prabowo soal reshuffle kabinet ini.

"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden," imbuhnya.