Usulan Kaisar Kiasa Kasih Said Putra Guna Atasi Masalah Yang Masih Muncul Di Program Mbg

Liputan6.com, Jakarta Program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis sudah dijalankan secara serentak di beberapa wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Program MBG tersebut bertujuan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang. Selain itu, MBG juga ditujukan untuk mendukung kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Di balik tujuan programme mulia itu, terdapat permasalahan yang masih muncul dalam pelaksanaan awal Program MBG.

Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia (DPP BMI) periode 2021-2024, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra membeberkan berbagai permasalahan utama yang masih muncul di awal pelaksanaan MBG.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2024-2029 itu menyebut bahwa keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal dalam programme MBG belum optimal.

“Belum optimalnya peran UMKM sebagai rantai pasok, serta kurangnya dukungan bagi petani dan peternak lokal, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi seperti kebutuhan beras dan susu,” sebutnya.

Selain itu, Kaisar juga mengungkapkan standar dan kualitas paper juga menjadi permasalahan. Menurutnya, saat ini tidak ada standar nasional untuk paper dan rasa makanan di programme MBG.

“Pengalaman penolakan paper oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada Jumat (17/1/2025), 40 siswa SDN di Sukoharjo, Jawa Tengah diduga keracunan usai menyantap paper programme MBG. mereka pun mengalami mual dan muntah-muntah usai menyantap ayam yang dimarinasi.

Kaisar menilai bahwa pengelolaan dan distribusi MBG tidak tepat waktu dan merata di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, ia pun menyebut, masih kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan programme MBG.

Di sisi lain, Kaisar mengatakan, dampak ekonomi lokal usai programme MBG dijalankan muncul.

“Pemasukan pedagang kantin sekolah mengalami penurunan dan persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak menjadi masalah yang berulang, terlebih dengan adanya programme MBG masih belum jelas keterlibatannya bagi UMKM,” katanya.

Kaisar juga menyebut, di tengah produksi beras nasional mengalami defisit sekitar 2,21 juta ton, hal itu belum bisa memenuhi kebutuhan untuk programme MBG yang dipastikan memperbesar beban pasokan beras.

“Selain itu, ketergantungan pada impor susu masih mencapai 80 persen dan ini juga menjadi ancaman keberlangsungan peternak lokal terlebih pemerintah berencana melakukan impor besar-besaran di ranah pengadaan sapi dan susu sapi,” sebutnya.