Sppg Solo Butuh Rp250 Juta Sehari Untuk Mbg, Minta Reimburse Mingguan

Solo, CNN Indonesia --

Pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo 1 dan 2, Puspo Wardoyo, mengungkapkan biaya operasional dapurnya mencapai Rp250 juta per hari untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Puspo saat ini mengelola dua SPPG di Dukuh Kelipan, Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah dengan kapasitas 12 ribu porsi per hari.

"Belanja kita 250 juta per hari, sudah termasuk operasional dapur ya," kata Puspo di SPPG Khusus Wong Solo, Rabu (15/1).

Saat ini, operasional dapur dijalankan dengan sistem reimburse atau pembayaran kembali. Artinya, pengelola dapur memakai uang mereka terlebih dulu baru nanti dikembalikan pemerintah.

Dengan biaya operasional yang cukup besar, Puspo berharap proses reimburse dari pemerintah bisa berjalan lebih cepat. Ia meminta pembayaran setidaknya bisa dilakukan setiap minggu.

"Kalau bisa harapan kita dibayar mingguan lah. Dibayar mingguan, tidak lebih dari satu bulan," kata dia.

Puspo yang sudah bertahun-tahun menggeluti bisnis kuliner mengatakan ia harus mengeluarkan modal awal yang cukup besar untuk programme makan bergizi gratis. Menurutnya, sampai saat ini belum ada kejelasan pembayaran dari pemerintah.

"Kami ini swasta yang memberanikan diri untuk ikut serta. Ini kan masih belum jelas kapan (pembayaran dari Pemerintah)," kata Puspo.

"Untuk anggaran kami sekitar Rp6,6 miliar untuk dua SPPG. Dijadikan satu," lanjutnya.

Sementara itu, pemerintah belum bisa membayar pihak ketiga yang memiliki SPPG karena proses administrasi APBN yang belum selesai. Meski demikian, Puspo tetap optimistis mengelola SPPG akan menguntungkan secara bisnis.

"Ini masuk (secara bisnis). Kami sudah pengalaman di haji. Sudah hampir delapan tahun. Pengalaman kami sudah jelas," kata dia.

Program makan bergizi gratis sudah dimulai sejak 6 Januari 2023. Pemerintah memulainya di 26 provinsi yang tersebar di 190 titik.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pembayaran dari pemerintah untuk pengelola SPPG belum bisa dilakukan karena proses administrasi di APBN. Dadan menuturkan pemerintah memang pencari pengusaha yang bersedia mengeluarkan biaya di muka.

"Seperti yang Anda tahu, tanggal 6 ini programme [MBG] sudah launching, sementara kami baru bisa buka blokir APBN tanggal 6," kata Dadan.

"Tahap awal ini kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi di awal," tambahnya.

BGN, kata Dadan, sedang mengupayakan agar dana dari APBN bisa dicairkan lebih awal. Dengan demikian, BGN bisa melibatkan lebih banyak pihak swasta dalam programme makan bergizi gratis.

"UMKM, pengusaha kantin, warung tegal, dan lain sebagainya bisa ikut terlibat. Ke depan ya. Ini sedang dalam penyesuaian-penyesuaian, mohon sabar," ucapnya.

(syd/tsa)

[Gambas:Video CNN]