Setelah Dana Zakat, Ketua Dpd Ri Kembali Usul Uang Koruptor Untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Sultan Najamuddin mengusulkan agar uang hasil korupsi dari para koruptor bisa digunakan untuk pendanaan programme makan bergizi gratis (MBG). Usulan itu disampaikan Sultan untuk membantu menyukseskan programme unggulan Prabowo itu.

Awalnya, Sultan menanggapi polemik usulan yang disampaikannya bahwa dana zakat bisa digunakan untuk programme makan bergizi gratis. Sultan mengaku menyampaikan hal itu untuk membantu pemerintah. Bukan mewajibkan masyarakat untuk membiayai programme makan bergizi gratis melalui zakat.

"Sekali lagi ini hanya ide dan gagasan. Tapi poin besarnya adalah programme MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul," kata Sultan Najamuddin dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

"Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi programme MBG ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Sultan pun menyebut pendanaan MBG tak hanya dari charity saja, tapi bisa juga dari uang para koruptor.

"Bahkan jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di luar negeri agar digunakan untuk sukseskan programme MBG ini," ucap Sultan.

Menurut Sultan, Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi "Robin Hood" untuk membantu masyarakat kecil. "Saya kira presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin Hood bagi masyarakat kecil," kata Sultan.

Baca juga PKB: Penggunaan Dana Zakat untuk MBG Itu Melenceng

Program makan bergizi gratis memasuki hari ketiga, ribuan porsi makanan dipersiapkan dari salah satu dapur di Palmerah, Jakarta Barat. Namun di tengah gencarnya programme makan siang, sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Bogor, diliputi kecewa karena ...

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan uang charity dari masyarakat untuk membiayai programme makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari programme unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di programme makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya charity kita yang luar biasa besarnya kita mau libatkan ke sana," kata Ketua DPD RI Sultan Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan mengungkapkan, programme MBG tidak dapat dikerjakan pemerintah secara sendiri atau mandiri tanpa dukungan banyak pihak.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya programme andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sultan mendukung langkah Jepang yang akan membantu programme makan bergizi gratis. Saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, PM Jepang Shigeru Ishiba mengaku pihaknya akan bekerja sama dalam programme MBG.

Selain itu, dia menekankan unsur di parlemen juga perlu mencari look untuk memuluskan MBG tersebut.

"Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar programme ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menolak usulan penggunaan dana charity untuk membiayai programme makan bergizi gratis (MBG).

Menurut dia, usulan tersebut sangat memalukan dan pemerintah tidak ada rencana menggunakan uang zakat untuk makan bergizi gratis.

"Jadi enggak ada yang ngambil dari mana? Zakat. Itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu ya kami," kata Putranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan uang charity tidak seharusnya digunakan untuk membiayai programme makan bergizi gratis. Putranto menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk programme tersebut sehingga tidak perlu mengambil dari dana zakat.

"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana (zakat) itu," jelas Putranto.