Pkb Kecam Kasus Penembakan Wni Di Malaysia, Minta Kasus Diusut Tuntas

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengecam keras Warga Negara Indonesia (WNI)  yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Diketahui dalam kejadian penembakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata dia dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Politikus PKB ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

Oleh pun berharap pemerintah harus mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Selain itu, meminta pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut.

Oleh berharap, jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Oleh menuturkan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Hal ini menuai banyak perhatian di tanah air.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Dia mengecam akan peristiwa tersebut, di mana diketahui satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka atas peristiwa tersebut.

"Kami sangat mengecam peristiwa penembakan WNI oleh APMM Malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran," kata dia, saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).