Pigai Pamer 100 Hari Prabowo: Tak Ada Rakyat Dipenjara Hina Pejabat

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada rakyat yang dipenjara karena menghina pejabat negara.

Menurutnya, hal itu adalah tanda-tanda masyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya dalam lima tahun ke depan.

"Dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara, dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk 5 tahun ke depan," kata Pigai dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Rabu (5/2).

Ia mengklaim pemerintah juga dalam 100 hari pemerintahan tidak ikut campur dalam proses pemilihan kepala daerah, pimpinan partai hingga ormas. Menurutnya, itu menunjukkan demokrasi berjalan baik.

"Demokrasi juga kita lihat, pemerintah atau negara tidak sama sekali, pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pigai mengatakan Presiden Prabowo akan memberi amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana. Salah satunya, kasus penghinaan terhadap pejabat negara.

"Amnest yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara," ujarnya.

Beberapa kriteria lain penerima amnesti adalah mereka yang sakit berkepanjangan, lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur dan narapidana politik.

"Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua tapi di seluruh Indonesia oleh karena itu narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke ini kemungkinan setelah asesmen selesai kami akan, presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti," ujarnya.

(yoa/dal)

[Gambas:Video CNN]