ARTICLE AD BOX
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan kembali pengecer berjualan elpiji ukuran 3 kilogram (kg). Kebijakan ini diambil, menyusul reaksi masyarakat yang memprotes keras larangan pengecer elpiji 3 kg berjualan per 1 Februari 2025. Larangan tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji. Di banyak tempat, antrean panjang terjadi untuk bisa mendapatkan elpiji bersubsidi 3 kg.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN Arisal Aziz mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo yang kembali mengizinkan pengecer berjualan elpiji bersubsidi 3 kg.
”Alhamdulillah, Pak Prabowo benar-benar mendengarkan jeritan masyarakat bawah. Sebab, jika pengecer dilarang berjualan elpiji 3 kg, dampaknya luar biasa. Mulai dari konsumsi rumah tangga yang kesulitan mendapatkan elpiji termasuk para pelaku UMKM, warung-warung makan di masyarkat bawah yang selama ini menggunakan elpiji bersubsidi. Efek dominonya sungguh luar biasa,” ujar Arisal Aziz, Kamis (6/2/2025).
Politikus dari Dapil Sumatera Barat (Sumbar) II ini juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi masyarakat di tingkat bawah terkait dengan keluhan masyarakat dan ketersediaan stok elpiji 3 kg di lapangan.
“Pak Zulhas mendengarkan langsung jeritan rakyat di bawah. Ini penting dilakukan seorang pembantu Presiden untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di bawah,” urainya.
Dikatakan Arisal Aziz, sebagai wakil rakyat, dirinya juga mendapatkan banyak keluhan dari konstituen ketika ada kebijakan larangan pengecer berjualan elpiji 3 kg.
”Masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasi bahwa kebijakan itu memberatkan rakyat di bawah. Karena itu, ketika sekarang Pak Presiden Prabowo memutuskan untuk kembali mengizinkan pengecer berjualan elpiji 3 kg, itu menunjukkan bagaimana Pak Presiden punya itikad baik dan keberpihakan kepada rakyat kecil,” urainya.
Di sisi lain, Arisal Aziz mengingatkan agar pengawasan distribusi elpiji bersubsidi ditingkatkan sehingga penyaluran subsidi state tidak salah sasaran. ”Kuncinya ada di pengawasan. Misalnya restoran, kafe-kafe atau masyarakat kelas menengah ke atas, ya jangan pula menggunakan gas bersubsidi karena itu kan jatah yang disiapkan pemerintah untuk rakyat yang tidak mampu. Jangan kemudian orang kaya tapi pura-pura miskin dengan memanfaatkan jatah rakyat miskin,” urainya.