Menko Pratikno Pastikan Diet Ketat Anggaran Tak Usik Dana Kebencanaan

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan fare ketat anggaran yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan memengaruhi upaya penanganan dan penanggulangan bencana.

Pratikno mengatakan alokasi anggaran untuk respons cepat terhadap bencana dan perlindungan masyarakat tetap tersedia.

"Oh, udah tetap," kata Pratikno ditemui di Balai Senat UGM, Sleman, DIY, Selasa (4/2).

Menurut Pratikno, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai dana siap pakai yang sewaktu-waktu dapat digunakan menangani kebencanaan.

"Jadi itu sudah ada namanya dana siap pakai. Dana siap pakai kalau diperlukan, maka itu ada alokasi fund ya, yang ya udah dianggarkan," tutur pria yang jadi Mensesneg selama dua periode pemerintahan sebelumnya itu.

Pratikno meyakini efisiensi anggaran besar-besaran itu juga tak akan berpengaruh pada kinerja-kinerja pemerintahan yang lainnya terkait pencegahan dan penanggulangan bencana.

Kata Pratikno, upaya mitigasi macam perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah tetap berjalan lewat koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama BPBD di masing-masing wilayah.

"Jadi ini membuat fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan, seperti biasa. Enggak ada, enggak ada yang terganggu. Nah, dengan efisiensi ini, alokasi anggaran bisa di-dedikasikan untuk lebih pelayanan langsung kepada masyarakat," ujar Pratikno.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) hingga dana transportation buat pemda.

Ini terungkap dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Ada dua sumber utama pemangkasan tersebut.

Pertama, sang Kepala Negara memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. Kedua, Prabowo memotong alokasi dana transportation ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Prabowo lalu menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat. Namun, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

(kid)

[Gambas:Video CNN]