ARTICLE AD BOX
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk mengkaji peluang Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen. Tito mengatakan kajian ini melibatkan para ahli.
"Kemendagri, sebagai bagian dari pemerintah, saya sudah memerintahkan staf saya untuk melakukan semacam FGD (Forum Group Discussion) apa tindak lanjutnya merespon itu. FGD yang melibatkan ahli, ahli tata negara, internal," jelas Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 17 Januari 2025.
Menurut dia, hasil kajian tersebut akan dibahas pemerintah secara bersama-sama. Setelah itu, pemerintah akan membahwa hasil kajian ini ke DPR untuk dirapatkan.
"Apapun hasilnya nanti akan dibicarakan di rapat tingkat pemerintah, kementerian/lembaga terkait, (Kementerian) Sekretariat Negara, (Kementerian) Hukum dan HAM, macam-macam lah. Dan setelah itu baru kita akan bawa pendapat ini ke DPR," kata Tito.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan ketentuan parliamentary period atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.
“Setelah ada putusan statesmanlike threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary period yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril, dilansir dari Antara, Selasa (14/1/2025).
Ia menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau statesmanlike period sebesar 20 persen akan berimplikasi pada ketentuan ambang batas parlemen.
Menurutnya, keputusan tersebut memberikan harapan baru bagi partai-partai politik untuk berkembang dalam sistem demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.
“Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucapnya.