Melihat Kinerja Menteri Di 100 Hari Kerja Prabowo-gibran, Sudah Waktunya Reshuffle?

Liputan6.com, Jakarta - Kinerja para menteri dan wakil menteri (wamen) ikut disorot pada 100 hari kerjai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ada sejumlah menteri yang dinilai kinerjanya kurang memuaskan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo.

Adapun para menteri dan wakil menteri telah 3 bulan lebih bekerja dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mereka resmi dilantik Prabowo sebagai anggota Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024.

Pengamat Politik Agung Baskoro menyebut kinerja menteri Prabowo umumnya relatif bagus. Namun, dia mencatat ada empat menteri yang dinilai kinerjanya kurang memuaskan seperti Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"100 hari ini menteri-menteri yang kinerjanya kurang seperti, Pak Pigai, Pak Satryo, Yandri Menteri Desa, Menteri Kelautan Sakti Trenggono," kata Agung saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (24/1/2025).

Dia menjelaskan alasan kinerja empat menteri tersebut tak optimal pada 100 hari kerja pemerintahan. Misalnya, Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran hingga Rp20 triliun, padahal baru dilantik.

Kemudian, Satryo Brodjonegoro karena polemik dengan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sehingga menyebabkan aksi demo. Satryo dianggap bersikap arogan kepada pegawainya.

Lalu, Yandri Susanto karena kasus undangan haul ibunya berkop surat Kementerian Desa. Sedangkan, Sakti Trenggono akhir-akhir menjadi sorotan karena polemik pagar laut di Tangerang.

"Ada beberapa menteri yang mendapat catatan minor. Menteri Pigai di bagian HAM soal pidato-pidatonya, meminta penambahan anggaran. Kemudian juta ada Menristek yang kemaren sempat bermasalah dengan pegawainya," jelas Agung.

"Ada Menteri Wahyu Sakti Trenggono akibat masalah pagar laut. Dan menteri Yandri soal surat menyurat karena memakai urusan pribadi dengan membawa logo Kemendes," sambungnya.

Dia mengatakan tak optimalnya kinerja sejumlah menteri ini mempengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Kendati saat ini tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan sudah 81 persen, Agung menilai seharusnya angka tersebut dapat lebih tinggi apabila kinerja menteri memuaskan.

Untuk itu, dia mengingatkan para menteri agar lebih baik lagi dalam menjalankan program-program di kementeriannya. Sebab, Agung menyebut bisa saja Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Maka di 6 bulan dan setahun kedepan harus lebih baik lagi supaya tak kena kartu merah. Kalau sekarang kartu kuning, kalau tidak diperbaiki bisa kartu merah atau direshuffle. Jafi harus ditingkatkan dan dituntaskan hal-hal yang menjadi masalah di kementerian masing-masing," tutur dia.

Disisi lain, dia menyoroti menteri-menteri Prabowo yang kinerjanya cukup bagus. Mulai dari, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Infrastrukur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Menteri Pertanian,(Mentan) Amran Sulaiman.

"Pada intinya semua menteri di luar 4 nama, punya kinerja yang baik tinggal bagaimana kedepan bisa ditingkatkan lagi," ucap Agung.

Dia berharap para wakil menteri ke depannya dapat lebih maksimal lagi dalam bekerja. Dengan begitu, stigma publik terhadap kabinet gemuk Prabowo tak efisien dalam bekerja dapat hilang.

"Ini bisa menjadi perhatian bagi para wamen unyil lebih maksimal lagi bekerja karena memang ini bisa membantah anggapan kehadiran wamen kurang maksimal tapi justru publik menilai semacam insentif umtik membantu para menteri, memastikan bahwa komunikasi koordinasi sinkronisasi berjalan di kementerian itu dengan para birokratnya," pungkasnya.

Meski begitu, Agung menilai 100 hari kerja pemerintahan belum menjadi momen tepat bagi Prabowo mengganti jajaran menteri di kabinetnya. Dia mengatakan momen 100 hari kerja sebaiknya dijadikan para menteri untuk evaluasi agar fokus menyelesaikan tugas-tugas prioritas.

"Artinya tidak perlu ada reshuffle di 100 hari ini untuk memastikan para menteri bisa fokus menyelesaikan kekurangan-kekurangannya. Saya kira hampir sebagian menteri (kinerja bagus). Jadi diluar itu semuanya bagus connected nan track," kata dia.

Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno melihat banyak menteri Prabowo yang tak terlihat gebrakannya. Khususnya, dalam merealisasikan rencana kerja dan target di kementeriannya.

"Justru yang mengemuka blunder-blunder di sekitar Istana yang kerap menutup upaya positif pemerintah yang sudah berjalan," ucap Adi saat dihubungi.

Menurut dia, 100 hari kerja menjadi momen yang tepat bagi Prabowo untuk mengevaluasi kinerja para menterinya. Adi menyebut para menteri yang tak bekerja sesuai target sebaiknya direshuffle.

"Ke depan kalau ada menteri yang kerjanya tak sesuai ekspektasi layak diganti. 100 hari waktu yang tepat untuk evaluasi para pembantu presiden," ujar Adi.