Luncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, Ketum Pp Gpa Sebut Niat Serius Kapolri Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri yang merupakan inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menuai apresiasi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian memandang, apa yang dilakukan Kapolri merupakan bentuk keseriusan terkait permasalahan ketenagakerjaan.

"Kami melihat Desk Ketenagakerjaan Polri ini bagian dari keseriusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menegakkan hukum di Indonesia dengan transparan, dengan kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri," kata dia dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

Aminullah menuturkan, dengan diluncurkannya hal tersebut, diharapkan mampu menciptakan lingkungan industri yang sehat nantinya. terlebih ini sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dan ini sudah sejalan dengan harapan Presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran kesenjangan dalam menyelesaikan persoalan di ketenagakerjaan baik di industri," jelas dia.

Aminullah berkeyakinan, kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri tersebut, bisa menyelasaikan secara cepat masalah ketenagakerjaan Indonesia yang selama ini terus ada.

"Masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dengan kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri ini," pungkasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri yang merupakan inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Langkah itu diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja, sekaligus mendukung daya saing industri nasional.

"Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan," tutur Listyo dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Kapolri Listyo menyebut, kehadiran Desk itu diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan business serta memberikan saluran bagi para pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka.

Dia turut menegaskan, bahwa dengan adanya hubungan business yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat global.

"Kami ingin kualitas produksi kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto," jelas dia.

Menteri Ketenagakerjaan (Mennaker) Yassierli memberikan apresiasi atas inisiatif Polri tersebut. Dia menilai, Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan.

"Kami sangat mendukung Desk Ketenagakerjaan ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ujar Yassierli.

Menurut Menaker, lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan kepastian hukum akan meningkatkan produktivitas serta daya saing industri.

"Kami harap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Selain itu, Penasihat Ahli Kapolri Bidang ketenagakerjaan Andi Gani Nenawea, yang juga Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) turut mengucapkan rasa terima kasih atas perhatian luar biasa Kapolri terhadap isu buruh di Indonesia.

"Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50 ribu buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai," kata Andi.

Tidak ketinggalan, Desk Ketenagakerjaan Polri pun mendapat perhatian internasional, di mana empat negara ASEAN yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina disebutnya tertarik untuk mempelajari inisiatif tersebut.

"Ini pertama di dunia, polisi memiliki subjek tenaga kerjaan untuk menangani tindak pidana ketenagakerjaan," Andi menandaskan.