Gerbang Tani Dukung Prabowo Evaluasi Proyek Strategis Nasional Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat dukungan dari banyak kalangan. Langkah ini akan memastikan proyek strategis nasional benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Tentu kami mendukung adanya evaluasi bahkan penghentian proyek-proyek strategis nasional di era Presiden Jokowi yang tidak berguna bagi masyarakat. Harap diingat ketika proyek pembangunan ditetapkan sebagai PSN banyak insentif dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha. Jika tidak berdampak ke masyarakat ya harus distop karena hanya menguntungkan pengusaha,” ujar Ketua Umum Gerbang Tani (GT) Idham Arsyad, Senin (20/1/2025).

Untuk diketahui rencana Presiden Prabowo melakukan evaluasi sejumlah proyek strategis nasional disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (7/1). Menurut Dasco Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang berguna untuk masyarakat. Meskipun hal itu akan membuat sebagian pihak kurang happy, Prabowo bertekad melakukan proses evaluasi.

Idham mengatakan proyek strategis nasional mengharuskan adanya dukungan dan prioritas kuat dari pemerintah. Berbagai kebijakan disiapkan beserta anggaran besar dari APBN. “PSN ini diidealkan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat maka diprioritas. Kalau fakta di lapangan ternyata tujuan tersebut tidak terealisasi maka sudah seharusnya ada evaluasi,” katanya.

Dia menyebut banyak PSN di era Jokowi yang menimbulkan persoalan karena memicu konflik agraria dan membuat warga lokal tergusur. Beberapa kasus PSN misalnya terjadi di kawasan Industri Rempang Eco-City, Kawasan Pantai Indo Kapuk (PIK) 2, Surabaya Waterfront City, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido.

“Berdasarkan information dari Komnas HAM dalam rentang Januari-Agustus 2023 saja ada sekitar 692 aduan konflik agraria yang mayoritas dipicu PSN. Mayoritas yang diadukan adalah korporasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara hingga oknum aparat,” ujar Dewan Pakar Konsorsium Agraria tersebut.