Dprd Jatim Dorong Pemerintah Waspada Status Pmk Ternak

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meninjau langsung Pasar Parang, Magetan terkait wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang disebut peternak lebih ganas daripada wabah beberapa tahun lalu pada Kamis (16/1).

"Wabah PMK kali ini lebih cepat menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat. Kami bersama Dinas Peternakan, termasuk dr. Indi, terus berupaya melakukan koordinasi untuk mengatasi situasi ini," kata Deni.

Dirinya menegaskan, dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas distribusi dan pelaksanaan vaksinasi.

"Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif," katanya.

Deni mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah mengambil beragam langkah menghindari wabah PMK sejak November 2024. Langkah itu termasuk pendistribusian obat-obatan, diikuti 12.500 dosis vaksin pada akhir Desember.

Pada 15 Januari 2025, Jawa Timur telah menerima tambahan sejumlah 616.500 dosis vaksin yang kemudian disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota. Anggaran APBD pun ditambahkan untuk pengadaan vaksin. Saat ini, tersedia 1,4 juta dosis, meski Deni mengakui masih ada kekurangan yang akan diupayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan," lanjutnya.

Deni menilai, dibutuhkan pembatasan lalu lintas ternak sebagai respons jumlah kasus yang terus meningkat di Jawa Timur. Hewan yang akan dipasarkan atau dikirim harus sudah divaksin, serta memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.

"Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idulfitri dan Iduladha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama," ujar Deni.

Lebih jauh, Deni menyampaikan aspirasi peternak tentang skema perlindungan seperti asuransi untuk ternak yang mati akibat wabah. Meski belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat, usulan ini disebut akan dikaji lebih dalam.

"Saat ini pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak seperti BPJS untuk manusia bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian besar," katanya.

Edukasi dan Kesadaran Peternak

Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani mengatakan bahwa peternak menjalankan peran penting untuk pengendalian wabah ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, antara lain:

1. Tidak menjual ternak dengan harga murah secara panik.

2. Membatasi akses orang yang tidak berkepentingan ke kandang.

3. Melakukan desinfeksi secara rutin di kandang dan area pasar.

4. Melapor segera jika ada ternak yang terjangkit.

"Edukasi adalah kunci. Kami minta bantuan media untuk menyampaikan pesan ini kepada peternak agar wabah ini dapat segera terkendali," kata dr. Indi.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]