Dpr Minta Demo Besar Dosen Asn Tak Ganggu Perkuliahan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta rencana aliansi dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) menggelar aksi besar-besaran menuntut pencairan tunjangan kinerja yang mandek sejak 2020 tak mengganggu kegiatan pendidikan di kampus.

"Kita berharap jangan sampai kekecewaan para dosen berdampak pada kegiatan pendidikan di kampus, karena anak-anak kita yang nantinya akan dirugikan jika dosen tidak mengajar," kata Cucun dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Cucun mengatakan aspirasi ADAKSI harus didengar oleh pemerintah. Ia berharap pemerintah segera memberi keadilan kepada para dosen tersebut.

Ia menilai polemik ini berpotensi memunculkan rasa diskriminasi di kalangan dosen ASN jika tak segera diselesaikan.

Terlebih, kata Cucun, dosen di bawah kementerian atau lembaga lainnya sudah menerima tukin tersebut. Ia mendesak pemerintah segera membenahi ketidakmerataan pemberian tukin itu.

"Kalau masalah ini terus berlanjut tentunya para dosen akan merasa didiskriminasikan. Kami mendorong Pemerintah memberikan keadilan bagi para dosen ASN," jelas Cucun.

"Kita harus ingat, pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan. Karena kesejahteraan yang terpenuhi berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda kita," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua ADAKSI Anggun mengatakan aksi besar-besaran yang merupakan aksi lanjutan menuntut pencairan tukin itu akan digelar pada Februari mendatang.

Awal Februari kami akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta," kata Anggun lewat pesan singkat, Rabu (15/1).

ADAKSI juga akan menggelar aksi demonstrasi di daerah-daerah di Indonesia pada akhir Januari. Ia menjelaskan kini ADAKSI telah berdiri dan tersebar luas di seluruh provinsi di Indonesia.

"Kita mulai dari aksi wilayah dulu pada akhir Januari ini di seluruh Indonesia," ucapnya.

Rencana ini merupakan aksi lanjutan ADAKSI yang sebelumnya telah mengirimkan karangan bunga ke Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin (6/1) lalu.

ADAKSI menuntut tiga hal. Pertama, ADAKSI mendesak pemerintah Prabowo Subianto untuk menerbitkan peraturan presiden terkait tukin dosen ASN.

Kedua, ADAKSI mendesak pemerintah untuk memastikan pemberian dosen ASN telah dianggarkan dalam APBN 2025. Tuntutan terakhir, memberikan jadwal pasti untuk pelaksanaan pemberian tukin bagi dosen.

Menko PMK Pratikno menyampaikan anggaran tukin dosen ASN itu tengah dibicarakan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kemenkeu. Namun, Pratikno mengaku belum mendapatkan perkembangan terbaru terkait pembahasan tersebut.

"Yang jelas timnya Kementerian Diktisaintek dengan Kementerian Keuangan aktif untuk membahas itu," kata Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1).

(mab/fra)