Delegasi Inggris Temui Menko Yusril Bahas Ham Hingga Konflik Papua

Jakarta, CNN Indonesia --

Delegasi Kerajaan Inggris menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusi (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (20/1) lalu.

Selain membahas kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner, pertemuan tersebut turut membahas isu pelanggaran HAM dan konflik di Papua .

Duta Besar Inggris Dominic Jermey bertanya soal kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua.

Menurutnya pertanyaan tersebut sering muncul di Parlemen Inggris terutama mengenai tudingan pelanggaran HAM di Papua. Dominic ingin tahu apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM.

Dalam keterangan tertulis Kemenko Kumham Imipas, Yusril mengatakan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Kami masih mendiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto apakah beliau akan menggunakan pendekatan baru terhadap masalah yang ada di Papua. nan jelas, Pemerintah Presiden Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua," kata Yusril dikutip Rabu (22/1).

Yusril memastikan pemerintah menjamin penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat.

Sementara terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," kata Yusril.

Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Inggris Catherine West yang mendengar jawaban Yusril mengucapkan terima kasih atas penjelasan tersebut. Ia mengatakan akan menyampaikan jawaban tersebut ketika bertemu dengan anggota Parlemen Inggris yang sering menyoroti isu Papua.

"Terima kasih atas penjelasannya sebab ada sejumlah anggota Parlemen yang sering mempertanyakan masalah ini. Akan saya sampaikan kepada mereka ketika saya kembali ke London bahwa saya telah mendiskusikan ini dengan seorang menteri yang memiliki latar belakang hukum," kata Catherine.

Penyelesaian konflik Papua

Yusril menyatakan RI memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua. Salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.

Dia menawarkan menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

Namun, sejauh ini pemerintah berpendapat belum memerlukan mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Yusril berujar Presiden Prabowo kini sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua. Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Kumham Imipas, delegasi pemerintah Kerajaan Inggris dipimpin oleh Catherine West. Hadir juga Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Sementara Yusril didampingi oleh Plt. Deputi Koordinasi bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram dan Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

(ryn/sur)

[Gambas:Video CNN]