Anggaran Pembangunan Ikn Diblokir, Istana: Bukan Berarti Tidak Ada

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan berarti kosong. 

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan. Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN,” tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meneruskan pembangunan IKN hingga lima tahun ke depan sesuai jumlah anggaran yang ditetapkan.

“Kalau tidak salah Rp48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan. Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” jelas Hasan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, belum ada perkembangan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini karena anggarannya masih dilakukan pemblokiran oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada," kata Dody kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," sambungnya.

Kemudian, ia meminta untuk bersabar terkait dengan kapan anggarannya itu bisa dibuka kembali. Selanjutnya, nantinya akan diskusi terlebih dahulu kembali setelah anggaran yang diblokir itu dibuka kembali.

"Nanti itu tunggu, satu-satu. Saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu loh," jelasnya.

Lalu, saat disinggung soal apakah ada potensi penambahan anggaran atau tidak. Hal itu menurutnya kemungkinan akan terjadi.

"Berarti ada potensi penambahan anggaran, Insya Allah. Ya, kalau bisa 1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa," pungkasnya.