100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-gibran, Sinyal Reshuffle Kabinet Menguat?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ucap Prabowo Subianto kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Mau lebih jelas lagi?" sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo ingin semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar. nan bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain," kata Prabowo.

Saat menghadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025), Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai keinginan masyarakat.

Untuk itu, dia menegaskan akan menindak pihak-pihak yang masih bandel dan tidak patuh terhadap aturan.

"100 hari pertama, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih. Siapa yang tidak patuh saya akan tindak," ujar Prabowo.

Prabowo meminta menteri dan semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan. Prabowo juga bertekad membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Reshuffle Harus Benar-Benar Matang

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan jika memang Prabowo ingin melakukan reshuffle, maka harus benar-benar matang, berdasarkan evaluasi dan kebutuhan, bukan hanya sekedar mengakomodasi kepentingan politik praktis.

"Harus jadi pelajaran bahwa memilih orang itu jangan asal kepentingan mengakomodasi politik gitu, ya nanti jadi tambal sulam terus," kata Usep kepada Liputan6.com, Jumat (7/2/2025).

Usep mengatakan kalau mau reshuffle, berarti ada yang tidak beres dalam hal penempatan menteri dalam kabinet ini.

"Dan itu sudah diperkirakan dari jauh-jauh hari, dikritik dalam hal menempatkan atau membangun komposisi kabinet lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik praktis."

"Inilah akibatnya, banyak Menteri-Menteri yang tidak execute saya kira," lanjutnya.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, mengatakan waktu yang paling obyektif untuk melakukan reshuffle kabinet adalah enam bulan masa kerja. Karena, kalau pada momen 100 hari dilakukan reshuffle, masih terlalu dini dan belum cukup untuk menilai kinerja para menteri secara obyektif.

Namun demikian, kata dia, reshuffle kabinet tetap merupakan hak prerogatif Presiden.

"Saya yakin, presiden sendiri sudah melakukan monitoring, evaluasi, dan mencatat nama-nama menteri dan kepala lembaga yang mungkin dinilai berkinerja baik, bisa menerjemahkan keinginan dan visi presiden bahkan sampai yang berkinerja buruk dan malah bikin polemik dan kegaduhan akibat perilaku dan kebijakannya," kata Iwan kepada Liputan6.com, Jumat (7/2/2025).

Ia menambahkan, pernyataan Presiden kemarin saat pidato pada acara puncak Harlah NU merupakan kode keras atau sinyal kuat bahwa akan dilakukan reshuffle, mengingat memang ada beberapa menteri yang sejak awal terlihat membuat polemik dan kinerjanya yang dianggap tidak pro rakyat.

"Kita tahu bersama yang teranyar adalah polemik kebijakan penataan subsidi LPG 3 kg oleh Menteri ESDM. Ditambah lagi dengan hasil survei 100 hari diungkapkan ada beberapa menteri yang kinerjanya buruk menurut persepsi masyarakat. Kemudian diperkuat lagi oleh pernyataan Partai Gerindra yang mendorong Prabowo melakukan Reshuffle," ucapnya.

Siapa Berpotensi Kena Reshuffle?

Efriza, Pengamat Politik Citra Institute mengatakan menteri yang layak di-reshuffle tentu saja adalah yang penuh pro kontra di masyarakat atau publik. Salah satu contohnya adalah Menteri Dikti Satryo Brodjonegoro.

"Itu sebuah anomali seorang menteri didemo oleh pegawainya. Kemudian dia juga menyalahkan nomenklatur pemisahan dari kementeriannya dan tidak bisa cepat bekerja," kata Efriza kepada Liputan6.com, Jumat (7/2/2025).

Nama lainnya adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga jadi sorotan terkait kebijakan LPG 3 kg.

Sementara menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, Menteri HAM Natalius Pigai juga berpotensi kena reshuffle.

"Ya, hingga saat ini dia belum tampak melakukan kinerja. Malah membuat riuh dan gaduh dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, dan meminta anggaran yang tidak masuk akal di tengah negara yang kekurangan uang."

Nama lainnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Nama terakhir jadi sorotan terkait sikapnya mengenai polemik pagar laut di Tangerang.

"Sikapnya seakan melawan perintah presiden dan gelagapan terkait kasus pagar bambu misterius di Banten," ucap Iwan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan kesiapan dirinya untuk direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai respons terhadap pernyataan Prabowo yang mengatakan akan mengganti menteri yang tidak menunjukkan kinerja maksimal.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," ujar Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Maruarar juga menekankan bahwa saat ini dirinya tengah fokus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, dalam bekerja sebagai menteri, ia tidak bisa bekerja sendiri.

"Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengaku tidak mengetahui adanya kabar tentang kemungkinan reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo.

"Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum," ujar Hadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ia pun menegaskan bahwa para menteri di Kabinet Prabowo saat ini tengah fokus bekerja untuk menyukseskan program-program pemerintahan yang telah ditetapkan.

"Belum, lagi kerja, lagi kerja," tambah Hadi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

Namun dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud. Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita.

"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025) seperti dilansir Antara.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih lagi, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.

"Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi," kata dia.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan soal reshuffle itu adalah hak sepenuhnya dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

"Kapan beliau akan mengangkat dan kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau Menteri di dalam Kabinet Merah-Putih, kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ketua MPR RI ini menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan kepala negara, sehingga ia tidak mengetahui item terkait hal tersebut.

"Karena beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi kapan, kami terus terang belum tahu siapa, apa lagi saya lebih enggak tahu," tegasnya.

Selain itu, terkait dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Partai Gerindra terhadap pemerintahan Prabowo. Dirinya berharap agar kadernya bisa membantu penuh dengan ketulusan.

"Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini, yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu Presiden Republik Indonesia untuk mencapai astacita," ujarnya.

"Seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau, sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu Presiden," pungkasnya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri yang akan dirombak (reshuffle). Namun, dia belum mengetahui kapan perombakan kabinet akan berlangsung.

"Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada reshuffle," ujar Jazilul ketika ditemui setelah acara diskusi publik bertajuk Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional di Jakarta, Kamis (6/2/2025) seperti dilansir Antara.

Apabila Prabowo sudah mengatakan ada menteri yang dablek, kata Jazilul, sudah ada sosok yang dimaksud.

"Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu," kata dia.

Lebih lanjut Jazilul menyampaikan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, dia menghormati apa pun keputusan Prabowo.

"Itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu hak prerogatifnya, bisa mengganti para menterinya kapan saja," ucap Jazilul.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti menteri berkinerja kurang baik dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menunjukkan orientasi kepemimpinannya demi kepentingan rakyat.

"Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat," kata Gus Ali, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (6/2/2025) seperti dilansir Antara.

Menurut dia, pernyataan Prabowo yang memperingatkan para menteri tidak bekerja baik demi kepentingan rakyat akan disingkirkan dalam kabinet sudah sangat gamblang dan tidak memerlukan penafsiran.

"Semua orang mengetahui maksud dari pesan Prabowo," ucapnya.

Ali mengatakan bahwa rakyat menginginkan Pemerintah bekerja dengan baik serta bersih dan bebas dari korupsi maupun penyelewengan kekuasaan.

Wakil rakyat ini menilai Presiden Prabowo berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia dan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.

"Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar para menteri bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, serta mendukung Presiden Prabowo menjalankan program-program kerjanya.

"Tentu Presiden Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur," tuturnya.

Meski demikian, dia menggarisbawahi bahwa kewenangan perombakan kabinet menjadi hak penuh prerogatif presiden untuk mengevaluasi para pembantunya yang dinilai berkinerja tidak baik.

"Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya," kata dia.

Wasekjen PDIP Adian Napitupulu menilai omongan Presiden Prabowo terkait reshuffle sudah tegas. Akan tetapi, hal ini masih dipertanyakan, apakah tindakannya akan setegas perkataannya.

"Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apa setegas omongannya, kita lihat dalam proses ke depan," kata Adian kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

"Yang akan menjawab apakah itu hanya omong-omong saja atau bukan, ya proses waktu, bukan Adian yang jawab," sambungnya.

Menurutnya, masyarakat bisa menilai mana kebijakan pemerintah yang bisa merugikan dan menciptakan kegaduhan.

"Kan rakyat bisa menilai mana yang kemudian kebijakannya merugikan rakyat, menciptakan kegaduhan yang luar biasa gitu loh. Nah itu biarin aja rakyat yang lihat," ungkapnya.

Kemudian, saat disinggung terkait perlukah Prabowo sebagai kepala negara melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Menurutnya, evaluasi itu dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

"Evaluasi itu menurut saya tidak periodik, evaluasi itu per kebijakan itu loh. Kan kalau evaluasi periodik itu dalam satu periode bisa ada 10, 15, 20 kebijakannya periodesasi evaluasi per 100 hari misalnya," jelasnya.

"Per 200 hari atau per tahun atau apa. Kalau menurut gua per kebijakan saja dievaluasi. Jadi lebih pendek gitu loh," pungkasnya.