Wamendikti Stella: Jangan Buru-buru Bahas Usul Kampus Kelola Tambang

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie menyatakan kementeriannya tak tergesa-gesa membahas usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi di Indonesia.

"Kalau dalam hemat saya, kita jangan buru-buru menetapkan ini boleh atau tidak boleh," kata Stella ditemui di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Selasa (4/2).

Stella menuturkan, usulan perguruan tinggi mengelola tambang sehingga kampus sebagai tambahan sumber pemasukan sepatutnya diapresiasi.

Bagaimanapun, lanjut Stella, perlu kajian mendalam disertai proyeksi dengan melihat perguruan tinggi luar negeri yang telah berhasil memanfaatkan sumber daya alam untuk pendanaan riset.

"Kita perlu memikirkan cara yang paling efisien untuk bisa menyalurkan pendanaan tambahan ini. Jadi kajian-kajian yang yang tepat itu perlu dilakukan, dan ini sekarang sedang dilakukan," kata perempuan berkacamata itu.

Wacana perguruan tinggi diberikan izin pengelolaan tambang bermula kala DPR lewat rapat paripurna mengesahkan RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR.

Usulan itu termaktub dalam Pasal 51 A, RUU Minerba mengusulkan agar WIUP bisa diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap alasan di balik usulan aturan pemberian IUP untuk perguruan tinggi yang digodok DPR melalui RUU perubahan ketiga UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Dasco mengatakan usulan aturan tersebut bermaksud agar perguruan tinggi memiliki tambahan sumber pemasukan demi menunjang aktivitas mereka.

Usulan ini pun menuai pro dan kontra dari kalangan perguruan tinggi itu sendiri. Salah satu yang menolak adalah Rektor UII, Fathul Wahid

"Mengapa? Karena temuan saintifik terkait dengan dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan manusia di sekitar lokasi akan cenderung diabaikan. Kampus karenanya bisa menjadi antisains," kata Fathul.

(kum/kid)

[Gambas:Video CNN]