Tiga Pejabat Eselon Ii Kpk Dilantik Jadi Pj Bupati

Sedang Trending 3 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNN Indonesia --

Tiga pejabat eselon II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati.

Tiga pejabat itu adalah Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Herda Helmijaya sebagai Pj Bupati Kudus, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Yonathan Demme Tangdilintin sebagai Pj Bupati Mimika, dan Kepala Biro Keuangan Isnaini sebagai Pj Bupati Bangka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pelantikan ketiga Penjabat Bupati tersebut berlangsung di kantor gubernur masing-masing daerah," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (13/1).

Yonathan Demme Tangdilintin dilantik di Kantor Gubernur Papua Tengah oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik.

Acara tersebut disaksikan Wakil Ketua Dewan Pengawas KPK Benny Mamoto dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa, serta seluruh jajaran pejabat Pemprov Papua Tengah.

Sementara itu, Isnaini dilantik sebagai Pj Bupati Bangka oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Isnaini menggantikan M Haris yang telah bertugas selama 16 bulan sebagai Pj Bupati Bangka. Pelantikan Isnaini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-41/2025 tentang pemberhentian dan pelantikan penjabat kepala daerah.

Pada hari yang sama, Herda Helmijaya dilantik sebagai Pj Bupati Kudus oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Gedung Grhadika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.

Acara tersebut disaksikan Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto beserta jajaran Pemprov Jawa Tengah. Herda sebelumnya pernah menjabat sebagai Pj Bupati Nagekeo, NTT, dari 5 November 2024 hingga 10 Januari 2025.

Ia diangkat sebagai Pj Bupati Kudus melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-03 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya pada pelantikan Pj Bupati Mimika, Dewan Pengawas KPK Benny Mamoto berharap PJ Bupati Mimika dapat mengimplementasikan semangat antikorupsi di sekolah-sekolah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan selama masa jabatannya.

Ia juga menekankan komitmen bersama dan dukungan semua pihak dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Mari kita dukung Pj Bupati ini agar dapat melaksanakan tugas secara optimal dan bersinergi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi," ujar eks Ketua Harian Kompolnas RI tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengingatkan semua pihak tentang peran penjabat dalam melayani masyarakat.

"Sebagai penjabat, kita harus berupaya melayani masyarakat, bukan meminta dilayani. Saya juga meminta dukungan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik," kata Cahya.

Penunjukan pejabat KPK sebagai Penjabat Bupati di sejumlah daerah merupakan bentuk amanat pemerintah kepada KPK untuk menjaga integritas dan menguatkan nilai-nilai antikorupsi di tingkat daerah.

(ryn/kid)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya