Publik Tunggu Perubahan Dpr Jika Ingin Kepercayaan Naik

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan bahwa publik menunggu perubahan-perubahan yang nyata jika DPR RI ingin tingkat kepercayaan publik naik.

Berdasarkan Rilis Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga. Sedangkan Presiden jadi lembaga yang sangat dipercayai karena berada di peringkat pertama.

"Bukan motto yang ditunggu publik seperti motto DPR Modern. Publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai," kata Lucius saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/1/2025) seperti dilansir Antara.

Dia menilai tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang berada di posisi paling rendah tentu bukan kabar yang mengejutkan. Menurut dia, kepercayaan publik DPR yang rendah pada survei terakhir tidak spesifik merujuk pada DPR periode 2024-2029 saja, tetapi masih berkaitan dengan periode-periode sebelumnya.

"Dengan kata lain pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa sejak era reformasi, DPR memiliki kewenangan sangat besar yang seharusnya dijadikan sebagai episentrum perubahan. Faktanya, kekuasaan atau kewenangan besar yang dimiliki berbanding terbalik dengan kinerja dan citra lembaga yang terlihat buruk.

Menurut dia, hal yang berkontribusi bagi buruknya kepercayaan publik terhadap DPR adalah kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan. Beragam faktor integritas anggota serta kebijakan soul DPR, menurut dia, kerap memantik kritikan publik yang menimbulkan antipati.

"DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon. Karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elit," kata dia.

Untuk itu, menurut dia, publik menunggu komitmen nyata DPR untuk menunjukkan fungsi perwakilan mereka dengan melibatkan rakyat secara bermakna dalam setiap pembahasan regulasi.

"Komitmen DPR untuk menjadi lembaga penonton kinerja pemerintah jangan sampai dipakai justru untuk bersekongkol dengan pemerintah," katanya.