Pimpinan Kpk Terima Koalisi Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pagar Laut

Sedang Trending 6 hari yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Jumat, 31 Jan 2025 14:15 WIB

KPK menerima koalisi masyarakat sipil yang melaporkan dugaan korupsi penerbitan HGB atau SHM di wilayah pagar laut Tangerang. Ilustrasi. KPK menerima koalisi masyarakat sipil yang melaporkan dugaan korupsi penerbitan HGB atau SHM di wilayah pagar laut Tangerang. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima koalisi masyarakat sipil untuk membahas laporan dugaan korupsi penerbitan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) di dalam pagar laut pesisir Tangerang.

"Hari ini KPK menerima audiensi dari koalisi masyarakat sipil. Pertemuan ini sebagai bentuk pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (31/1).

Budi menyambut baik langkah yang diambil oleh koalisi masyarakat sipil untuk melaporkan dugaan korupsi. Hal itu sebagai bentuk peran serta aktif dari masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terlebih setiap upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, maupun penindakan, butuh peran serta dan dukungan masyarakat," ucap dia.

Beberapa tokoh di dalam koalisi tersebut ialah mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, hingga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.

Abraham Samad mengatakan koalisi sudah menyampaikan laporan yang berisi information dan dokumen kepada pimpinan KPK. Ia meminta KPK untuk melakukan investigasi.

"Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK 2. Kita ingin KPK lebih konsentrasi, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional," kata Samad.

Sejumlah pihak menjadi terlapor, mulai dari pemilik Agung Sedayu Grup yakni Sugianto Kusuma othername Aguan hingga Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

"Ada dugaan kuat terjadi suap-menyuap, gratifikasi, di dalam penerbitan sertifikat di atas laut yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang ace cepat. Oleh karena itu, kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini yaitu Aguan, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum," ucap Samad.

(ryn/tsa)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya