Mk Tak Dapat Terima Gugatan Sengketa Hasil Pilgub Sulsel 2024

Bertindak sebagai pemohon adalah pasangan calon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2024, Selasa (4/2).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan dalil pemohon terkait dugaan anomali suara tidak sah di Kota Makassar antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau walikota tak dapat dijadikan alasan adanya pelanggaran pemilu.

Majelis hakim konstitusi pun menyatakan dalil pemohon itu tidak beralasan menurut hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif," kata Ridwan.

Lalu, Ridwan juga menjelaskan pertimbangan terhadap dalil pemohon yang menuding adanya manipulasi kehadiran pemilih di Kota Makassar. Majelis hakim konstitusi berpendapat hal itu terjadi karena ada daftar hadir pemilih yang tak diisi pemilih dan diisi oleh KPPS.

Majelis hakim berpandangan daftar hadir yang tak diisi itu merupakan pelanggaran administrasi. Namun, MK menyatakan kejadian itu telah ditindaklanjuti dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Sulsel.

"Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon," ucapnya.