Menuju 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-gibran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerjanya hingga menuju 100 hari pertama.

Dia menyatakan, pembantunya telah bekerja keras dengan kompak dan tidak kenal lelah hingga menghasilkan penurunan harga kebutuhan rakyat, mulai dari BBM hingga biaya naik haji.

"BBM terkendali, harga pangan terkendali. Harga-harga (tiket) pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah republik," tutur Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, seluruh Kabinet Merah Putih telah bekerja secara efisien di semua bidang, baik sektor pangan, energi, ekonomi, pembangunan, hingga pariwisata.

"Mungkin pertama kali dalam sejarah republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus," jelas dia.

Meski mencapai banyak keberhasilan baik, Prabowo mengingatkan kinerjanya bersama jajaran bukan untuk urusan pencitraan. Seluruhnya demi menuju kesejahteraan rakyat dan Indonesia Emas 2045.

"Efisiensi, efisiensi, efisiensi. Alhamdulillah. Tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Kita optimis, saya sudah lihat buktinya, saya sudah lihat kemampuan kita yang real," ungkapnya.

"Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh. Dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa," sambung Prabowo.

Meski begitu, dia melihat tetap ada kekurangan yang memerlukan perbaikan. Sebab itu, kelebihan dan kekurangan menjadi pondasi awal memajukan kinerja lewat evaluasi serta penguatan.

"Di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya, hilangkan kemiskinan. Niatnya, hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua," Prabowo menandaskan.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tinggi yakni mencapai 80,9 persen. Kepuasan tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru.

Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan, publik yang tidak puas terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 19,1 persen.

Dari tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, masyarakat yang yakin ada 89,4 persen, sementara yang tidak yakin 10,6 persen.

Dikutip dari information Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosisal sebanyak 83,7 persen.

Sementara dari demografi, apresiasi kepuasan tertinggi ditunjukkan oleh responden kelompok bawah (84,7%). Kemudian menyusul responden kelompok menengah ke bawah (81,4%), menengah ke atas (75,3%), dan atas (67,9%).

Adapun survei dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan separator of correction penelitian +/- 3,10 persen.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai bahwa kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendapat apresiasi positif dari publik. PKB juga mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan program-program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita.

“Kami tentu mengapresiasi kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo yang berhasil mendapatkan standing tinggi dalam survei kepuasan publik dalam 100 hari pertama kinerja beliau. Ini merupakan momentum tepat bagi Presiden dan jajarannya untuk state pol merealisasikan berbagai programme prioritas,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Jazilul menilai, kepuasan publik terhadap Prabowo dalam 100 hari pertama kinerjanya cukup beralasan. Menurutnya Prabowo mampu menciptakan soliditas di elit politik sehingga bisa merealisasikan berbagai programme andalan.

“Situasi ini tidak terjadi di periode pemerintahan sebelumnya di mana 100 hari pertama masih fokus membersihkan residu kompetisi ketat di Pilpres sehingga elit masih bersikap saling tunggu. Kondisi ini tidak ada di awal pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Kepuasaan publik terhadap kemampuan Prabowo mengalang kekompakan elite, hal ini kata Jazil, tercermin dari tingginya angka kepuasan di bidang politik keamanan yang mencapai 85,8%. Angka ini disusul kepuasan di bidang kesejahteraan sosial 83,7%, bidang ekonomi 74,5%, dan kepuasaan bidang hukum 72,1%.

“Angka kepuasan publik ini menjadi indikator kuat jika masyarakat itu ingin elitnya kompak, fokus pada pencapaian programme kerja yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Jazil berharap pemerintah tidak puas diri dengan capaian di 100 hari pertama kinerja mereka. Menurutnya pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam merealisasikan berbagai programme prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 juta rumah per tahun, Program Penghapusan Utang UMKM, hingga mewujudkan swasembada pangan dan energi.

“100 hari pertama dari lima tahun tentu belum apa-apa. Bahwa hal itu menjadi indikator positif dan modal kepercayaan publik iya, tetapi harus dijawab dengan kinerja kongkret di lapangan,” katanya.

Jazilul mengatakan, jajaran kabinet merah putih harus sigap merespons berbagai keluhan publik terhadap programme prioritas. Seperti programme MBG yang pengelolaannya dinilai tertutup, Program 3 juta rumah yang konsepnya masih simpang siur, hingga kepastian siapa saja penerima programme penghapusan utang UMKM yang saat ini belum jelas.

“Kesigapan pemerintah ini akan menjaga tingkat kepercayaan publik bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo memang benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengingatkan kabinet Prabowo Subianto untuk lebih efektif menjawab tantangan ke depan. Menurutnya, persoalan defisit anggaran seharusnya menjadi pertimbangan kabinet dalam merumuskan langkah-langkah dan prioritas program.

Deddy mengingatkan hal ini jelang pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki 100 hari kerja sejak mereka dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Yang terpenting itu bagaimana kabinetnya dapat efektif bekerja untuk menjawab tantangan di depan, persoalan defisit anggaran seharusnya menjadi pertimbangan kabinet dalam merumuskan langkah-langkah dan prioritas program," kata Deddy lewat pesan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Deddy juga mengingatkan agar persoalan birokrasi bisa diselesaikan secara cepat. Pasalnya, birokrasi bisa berjalan lambat seiring bertambahnya nomenklatur kementerian.

"Selain itu perlu menyelesaikan secara cepat dan sesuai regulasi struktur birokrasi agar tidak mengalami kemacetan sebagai konsuekensi bertambahnya nomenklatur kementerian dan lembaga," tuturnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti sejumlah persoalan menilai kinerja pemerintahan Prabowo masih terhitung lambat lantaran banyaknya pos kementerian.

"100 hari pertama kinerja pemerintahan Prabowo masih terhitung lambat, utamanya karena banyak pos kementerian baru dan tidak berdampak pada pembangunan ril," kata Dedi.

"Terkesan hanya Presiden dan beberapa menteri yang bekerja, sisanya sekedar menjabat tanpa advancement signifikan," sambungnya.

Dedi mengatakan, Prabowo perlu melakukan evaluasi pada struktur kabinet dan pos elit Istana. Menurutnya, perlu adanya pengurangan jabatan yang tidak perlu.

"Termasuk perlu dihapusnya pos utusan khusus Presiden, juga para Wamen yang perlu dievaluasi keberadaanya," ujarnya.

Dedi menyebutkan, perlu dikaji ulang keberadaan kementerian baru yang tidak produktif. Tujuannya agar Prabowo bekerja dengan efisien dan efektif.

"Perlu ditimbang ulang kehadiran kementerian baru yang tidak produktif, hal ini agar Presiden benar-benar bekerja dengan tim efisien dan efektif dalam bekerja," ucapnya.

"Terpenting, tiga bulan ini pemerintah masih terkesan berada di fase transisi, lobi politik dan kegiatan politis masih cukup mendominasi jalannya pemerintahan," pungkasnya.