Mendikdasmen Sebut Ada Konsep Baru Ppdb, Bakal Hapus Sistem Zonasi?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu'ti telah menyampaikan konsep baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia belum membahas secara merinci konsep baru tersebut dengan Prabowo.

"Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis dan tadi tidak sempat dibahas karena beliau ada schedule lain, tapi kami tetap meminta supaya itu segera diputuskan," ujar Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dia ingin konsep baru PPDB segera diputuskan agar kementeriannya dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Selain itu, Mu'ti menyebut kementeriannya juga harus mensosialisasikan konsep tersebut kepada masyarakat.

"Nah konsepnya, konsep yang kita sebut sebagai konsep yang baru itu sudah selesai, sudah kami serahkan kepada Pak Presiden melalui Pak Sekretaris Kabinet," ucap dia.

Saat ditanya apakah konsep baru PPDB ini alan menghapus sistem zonasi, Mu'ti tak menjawab lugas. Dia menuturkan, penggunaan sistem zonasi dalam PPDB akan diputuskan oleh Prabowo atau melalui sidang kabinet paripurna.

"Sampai nanti ada keputusan apakah diputuskan langsung oleh Pak Presiden ataukah nanti lewat sidang kabinet itu tunggu sampai pada waktunya tiba," ujar dia.

"Ya semua akan ada penjelasan setelah itu terbit, semua akan indah pada waktunya ya," sambung Mu'ti.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti memperdalam kajian soal pelakasaan PPDB jalur zonasi. Dia mengatakan, keputusan akhir soal penerapan zonasi akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna.

"Intinya terkait PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kajian pelaksanaanya dan nanti keputusan terkait pelaksanaan PPDB akan di bahas secara khusus dalam sidang kabinet," kata Mu'ti usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 26 November 2024.

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen, Abdul Mu'ti untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB. Lalu apa tanggapan masyarakat terkait permintaan Wapres Gibran ini ? Ramadtya Domas akan membahasnya dalam Kopi Pagi.